Mamuju,– Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari Partai Golkar, Irfan Fahri Putra, menyoroti belum tuntasnya pembayaran lahan Bandara Tampa Padang, Mamuju, yang hingga kini masih menyisakan polemik berkepanjangan.
Menurut Irfan, persoalan ini sudah terlalu lama bergulir dan terus berulang hampir setiap tahun tanpa kejelasan yang konkret.
Hal ini disampaikan saat paripurna DPRD Sulbar yang dilaksanakan Selasa 15/07/2025, ia menegaskan perlunya langkah tegas dan sistematis dari pihak terkait, terutama Dinas Perhubungan atau instansi teknis lain yang menangani masalah tersebut.
“Kami mendorong agar dilakukan penelusuran dan pemetaan lahan secara komprehensif, agar diketahui secara pasti mana lahan yang sudah dibayarkan dan mana yang belum, lengkap dengan tahun pembayaran masing-masing,” ujar Irfan.
Ia juga meminta agar pemerintah provinsi melalui dinas terkait segera menyusun dan menyampaikan dokumen resmi, seperti Surat Keputusan (SK) Gubernur atau dokumen pendukung lainnya yang mencantumkan status setiap bidang lahan.
“Dokumen resmi ini penting untuk menghindari tumpang tindih anggaran di kemudian hari, serta untuk menjamin transparansi penggunaan anggaran daerah,” tambahnya.
Bandara Tampa Padang merupakan salah satu infrastruktur vital di Provinsi Sulawesi Barat. Namun, persoalan lahan yang belum selesai menjadi penghambat dalam upaya pengembangan kawasan bandara dan peningkatan layanan penerbangan.
DPRD Sulbar menegaskan akan terus mengawal proses ini dan meminta transparansi dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, demi kepentingan masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah. (**)
