Mamuju, — Dalam upaya menyesuaikan arah kebijakan anggaran dengan dinamika pelaksanaan program tahun berjalan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat ekspose Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jumat (25/7), di ruang rapat utama Kantor DPRD Sulbar.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, dan dihadiri anggota Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari unsur Pemerintah Provinsi Sulbar, termasuk pejabat dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
Turut hadir dalam forum tersebut, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi Muhammad Apriadi, serta Jabatan Fungsional AKPD Abdul Kuddus.
Menurut Munandar, ekspose ini merupakan langkah awal penting dalam memastikan penyesuaian APBD dilakukan secara partisipatif dan berorientasi pada hasil.
“DPRD berkomitmen mengawal proses perubahan anggaran agar tetap berpihak pada masyarakat dan selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah,” ujarnya.
Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil, menjelaskan bahwa perubahan KUPA dan PPAS 2025 dilakukan untuk menyesuaikan asumsi makro serta belanja daerah berdasarkan capaian program semester pertama.
“Forum ini menjadi ruang strategis dalam memastikan anggaran daerah tetap adaptif terhadap perubahan dan berorientasi pada capaian kinerja,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penyesuaian ini juga mendorong kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
“Kami dorong setiap OPD menyusun rencana kerja perubahan secara akurat dan terukur. Karena anggaran bukan sekadar angka, tapi alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,” kata Murdanil, yang juga menjabat Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, secara terpisah menegaskan bahwa proses ini adalah bagian dari siklus anggaran yang adaptif.
“Penyesuaian anggaran bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar setiap rupiah digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini mencerminkan dukungan terhadap visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan layanan dasar yang berkualitas.
Sinergi antara TAPD dan DPRD diharapkan mampu mendorong penyusunan perubahan APBD TA 2025 berjalan tepat waktu dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sulbar.
Jika Anda ingin versi lebih singkat atau disesuaikan untuk media sosial atau rilis instansi resmi, saya bisa bantu juga. (*)
