Mamuju, — Langkah percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju terus mendapat angin segar. Forum Percepatan Pembentukan Kota Mamuju menggelar audiensi strategis bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, M.Si, sebagai bagian dari konsolidasi politik lintas partai.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota DPRD Sulbar Firman Argo Waskito (Partai Demokrat), Zulfakri Sultan (Partai Gerindra), Ketua Forum H. Sandi, Sekretaris Forum Irfan Topporang, Juru Bicara Masran Jaya, SS, Ketua DPW Partai Ummat Sulbar, serta sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis pemekaran.
Dalam pernyataannya, Dr. Suraidah Suhardi memberikan sinyal dukungan penuh terhadap perjuangan menjadikan Mamuju sebagai DOB. Ia menyebut seluruh dokumen administratif yang disyaratkan pemerintah pusat telah lengkap dan siap untuk diajukan.
“Saya mengapresiasi soliditas forum dan seluruh partai politik yang bergandengan tangan dalam isu strategis ini. Kita bicara tentang mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, dan membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas,” tegas Suraidah.
Namun demikian, ia juga menggarisbawahi bahwa realisasi DOB masih terkendala oleh kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat. Karena itu, menurutnya, diperlukan kesatuan visi dan arah gerakan antar seluruh pengusung.
“Apakah kita fokus memperjuangkan kota administratif atau kota otonom? Penegasan ini penting agar langkah kita tidak saling tumpang tindih. Kita harus satu frekuensi, satu arah,” imbuhnya.
Sebagai Wakil Ketua DPRD Sulbar sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamuju, Suraidah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi ini, baik di legislatif daerah maupun dalam komunikasi aktif dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Sementara itu, Ketua Forum, H. Sandi, dalam sambutannya menyampaikan optimisme bahwa DOB Kota Mamuju akan menjadi solusi konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kita ingin perubahan nyata di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan terbentuknya kota baru, ketimpangan layanan bisa ditekan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kurang tersentuh pembangunan,” ujarnya.
H. Sandi juga menekankan bahwa infrastruktur pendidikan akan menjadi prioritas utama pasca pembentukan DOB. Pemerataan sekolah, fasilitas kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal akan menjadi tonggak kemajuan Kota Mamuju di masa depan.
“DOB bukan hanya soal administratif, tetapi soal keadilan pembangunan. Kita ingin memastikan bahwa semua warga, tanpa terkecuali, bisa mengakses layanan dasar dengan mudah dan bermutu,” pungkasnya.
