Bogor — Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri Aras, menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dibuka oleh Prabowo Subianto di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).
Rakor nasional yang diikuti para gubernur, wakil gubernur, serta ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia itu tidak hanya menjadi ajang konsolidasi, tetapi juga forum untuk membahas sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia menyoroti tantangan ketimpangan fiskal, keterbatasan anggaran daerah, serta perlunya sinkronisasi program pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, masih terdapat kebijakan nasional yang dalam implementasinya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis, kapasitas fiskal, serta karakteristik sosial-ekonomi daerah.
“Permasalahan utama bukan pada perencanaan, tetapi pada implementasi dan keberpihakan anggaran. Daerah membutuhkan dukungan yang proporsional agar target pembangunan nasional dapat tercapai secara merata,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan aktif DPRD dalam proses perencanaan dan pengawasan program strategis nasional di daerah. Tanpa koordinasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.
Amalia berharap melalui Rakor 2026 ini, pemerintah pusat lebih responsif terhadap aspirasi daerah, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Sinergi pusat dan daerah harus dibangun di atas pemahaman terhadap masalah konkret yang dihadapi masyarakat. Jika tidak, pembangunan hanya akan bersifat administratif, bukan solutif,” pungkasnya. (**)
