Mamuju – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Sekretariat DPRD Sulbar menggelar rapat kerja untuk membahas secara mendalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat, 15 Agustus 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulbar ini menjadi forum penting untuk membedah rencana arah kebijakan anggaran serta pemilihan program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi I. Dalam pembahasan, sejumlah perhatian mengemuka, terutama soal efektivitas dan ketepatan sasaran program yang akan diusulkan dalam KUA-PPAS 2026.
Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menegaskan bahwa pembahasan kali ini bukan hanya sebatas rutinitas tahunan, tetapi menjadi ruang untuk memastikan anggaran 2026 dapat diarahkan secara konkret guna menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya dalam aspek pemerintahan, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi.
“Kami tidak ingin program yang diajukan hanya bersifat administratif. Harus ada dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan dasar, kualitas kelembagaan, serta efisiensi tata kelola pemerintahan,” tegas Syamsul.
Masukan kritis juga disampaikan oleh anggota Komisi I lainnya. Mereka menyoroti perlunya penguatan pada sektor pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta digitalisasi layanan pemerintahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
Dari sisi teknis, Sekretariat DPRD Sulbar melalui bagian perencanaan menyampaikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta usulan arah kebijakan prioritas. Namun, anggota dewan menekankan agar setiap usulan program disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Jangan sampai anggaran yang sudah besar, justru tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Harus ada perencanaan yang matang dan berbasis data,” ujar Wakil Ketua Komisi I, Haluddin.
Pembahasan KUA-PPAS 2026 ini juga dinilai krusial untuk memastikan sinkronisasi antara visi pembangunan daerah dan pelaksanaan program kerja di lapangan. Apalagi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Rapat turut dihadiri Sekretaris DPRD Sulbar, Arianto, Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Pejabat Fungsional Muhammad Ghadafi, dan Staf Keuangan Dwi Agustriyanti. Sementara dari Komisi I hadir lengkap unsur pimpinan dan anggota.
Komisi I DPRD Sulbar berharap hasil pembahasan ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan program kerja yang lebih strategis, efisien, dan berdampak nyata di tahun anggaran 2026.
(adv)
