Mamuju Tengah – Persoalan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga minimnya lapangan kerja menjadi keluhan utama masyarakat dalam reses awal tahun 2026 yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, di tiga kecamatan: Tobadak, Karossa, dan Topoyo.
Dalam kunjungan tersebut, warga secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menghambat pemerataan pembangunan. Mulai dari kondisi jalan dan fasilitas umum yang belum memadai, akses layanan kesehatan yang terbatas, hingga kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ekonomi desa.
Khusus di Kecamatan Tobadak, perhatian terhadap pendidikan anak dan kesehatan ibu menjadi sorotan. Kaum perempuan berharap adanya program nyata yang mampu memperkuat ekonomi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.
Sementara itu, di Kecamatan Topoyo, persoalan pengangguran dan minimnya pelatihan keterampilan bagi generasi muda menjadi isu dominan. Kalangan pemuda mendesak pemerintah provinsi agar menghadirkan program konkret yang mampu membuka peluang kerja serta mengembangkan potensi pemuda daerah.
Ketua DPRD Sulbar menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan agar masuk dalam perencanaan pembangunan provinsi. Ia menyebut reses sebagai momentum penting untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Masyarakat di Tobadak, Karossa, dan Topoyo berharap hasil reses tersebut tidak berhenti pada penyerapan aspirasi semata, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang mampu mempercepat serta meratakan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah. (**)
