MAMUJU— Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja dalam rangka membahas rencana kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pasangkayu. Rapat ini digelar sebagai respons atas sejumlah aspirasi masyarakat, khususnya terkait dugaan penyerobotan kawasan hutan lindung dan permasalahan batas Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Pasangkayu.
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Komisi II DPRD Sulbar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Irwan SP Pababari, dan dihadiri oleh anggota Komisi II Sulfakri Sutan. Hadir pula perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga menyoroti fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) yang hingga kini masih menjadi keluhan utama para petani sawit di wilayah tersebut. Rencana kunker ke Pasangkayu nantinya juga bertujuan untuk melakukan monitoring langsung terhadap perkembangan harga TBS di lapangan.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin memperoleh data yang lebih objektif dan komprehensif, baik terkait persoalan agraria seperti dugaan penyerobotan hutan lindung dan batas HGU, maupun kondisi harga TBS yang sangat berdampak pada kesejahteraan petani,” ujar Irwan SP Pababari dalam keterangannya. 19 Agustus 2025
Rapat kerja ini juga difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Sulbar sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Langkah ini selaras dengan misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yakni mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan.
Komisi II menegaskan bahwa monitoring langsung di lapangan akan menjadi langkah penting dalam mengidentifikasi regulasi harga, distribusi, dan peran perusahaan dalam menjaga stabilitas harga TBS.
Dari hasil rapat tersebut, disepakati bahwa kunjungan kerja ke Pasangkayu akan segera dijadwalkan. Kunjungan ini akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak perusahaan yang berkepentingan. (ADV)
